Pada Senin malam (20/8/2018) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan mengenai hukum penggunaan Vaksin Measles-Rubella (MR) atau vaksin untuk penyakit campak dan rubella, setelah melalui rapat pleno. Rapat pleno Komisi Fatwa MUI itu memutuskan aspek kehalalan Vaksin MR produksi Serum Institute of India (SII) yang selama ini digunakan oleh Kementerian Kesehatan. Salah satu dasar kajian rapat pleno itu ialah hasil pemeriksaan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI terhadap kandungan Vaksin MR.

Dalam Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR dari SII untuk Imunisasi, MUI menyatakan, pada dasarnya vaksin yang diimpor dari SII itu haram karena mengandung babi. Namun, penggunaannya saat ini dibolehkan atau mubah bagi umat Islam karena keterpaksaan. “Dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi,” kata Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya.

Komisi Fatwa MUI menyimpulkan tiga alasan yang membuat hukum penggunaan Vaksin MR adalah dibolehkan untuk saat ini. Alasan pertama, ada kondisi keterpaksaan atau dlarurat syar’iyyah. Kedua, sampai saat ini, belum ditemukan Vaksin MR yang halal dan suci. Sementara alasan ketiga ialah ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi karena belum adanya vaksin yang halal.

“Kebolehan penggunaan Vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 (alasan ketiga) tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci,” demikian kesimpulan Komisi Fatwa MUI. Selain itu, Kiai Ni’am sebagai perwakilan komisi fatwa MUI meminta produsen vaksin MR yaitu SII berupaya untuk menyediakan produk vaksin halal serta mensertifikasi produk tersebut sesuai dengan UU Jaminan Produk Halal (JPH). Kiai Ni’am juga meminta pemerintah terus mendorong pihak-pihak terkait seperti WHO maupun negara-negara berpenduduk muslim memerhatikan kebutuhan umat Islam terhadap obat-obatan yang halal dan suci.

MUI sebagai lembaga semi-pemerintah yang bertujuan membantu pemerintah dalam hal mengeluarkan fatwa kehalalan pangan dan obat-obatan, memberikan pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, untuk melakukan vaksinasi MR. Efek yang ditimbulkan dari polemik ini adalah beberapa daerah memutuskan untuk menunda pemberian vaksin hingga fatwa halal dikeluarkan oleh MUI. Imunisasi MR sendiri tengah berlangsung pada fase kedua yang menargetkan 28 provinsi di luar Pulau Jawa.

Masalah keraguan dari masyarakat terhadap kehalalan vaksin MR memberikan pengaruh lain ke vaksin lain. Linda Sukmawati, ibu dari tiga orang anak, mengatakan bahwa ia ragu untuk melakukan vaksinasi kepada anak ketiganya. Linda meragukan pentingnya melakukan vaksin setelah kedua anaknya menjadi korban vaksin palsu, ditambah kini muncul wacana bahwa Vaksin MR mengandung babi.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim, sehingga sangatlah wajar apabila penduduknya memilah produk berdasarkan halal atau tidaknya produk tersebut. Namun hal tersebut akan menimbulkan masalah baru ketika berkaitan dengan masalah kesehatan, contohnya vaksinasi. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sendiri tetap melanjutkan upaya vaksinasi dengan pegangan fatwa dari MUI. Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Prof. Dr. dr. Soedjatmiko, Sp.A(K)., juga mendukung fatwa tersebut dan tetap melakukan vaksinasi sebagai upaya pencegahan penyakit.

Fatwa MUI ‘mubah-kan’ vaksin MR ini melegakan berbagai pihak yang khawatir akan kehalalan vaksin MR. Fatwa MUI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika di kemudian hari ternyata fatwa ini membutuhkan perbaikan, MUI akan memperbaiki dan menyempurnakan sebagaimana mestinya. MUI juga mengimbau untuk menyebarluaskan tentang fatwa ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman lagi di kemudian  hari.

Bio Farma sendiri sebagai distributor dari Vaksin MR mengatakan bahwa akan terus berusaha untuk mengembangkan vaksin yang tidak mengandung bahan dari unsur haram atau najis, meskipun untuk pengembangan vaksin biasa membutuhkan waktu 15—20 tahun. Bio Farma juga mengatakan bahwa vaksin yang telah beredar aman dan sesuai dengan standar WHO. Bio Farma juga meminta masyarakat untuk ikut menyukseskan program kampanye vaksin MR di Indonesia.

Sumber Foto
https://today.uconn.edu/2015/02/measles-and-the-risks-of-skipping-vaccines/

Referensi
Amir, A. (2018). Diakses dari https://regional.kompas.com/read/2018/08/21/13352951/bio-farma-sebut-5-hal-yang-perlu-diketahui-tentang-vaksin-mr

Idhom, A. (2018). Fatwa MUI Nyatakan Vaksin MR Boleh Digunakan Meski Mengandung Babi. Diakses dari https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/fatwa-mui-nyatakan-vaksin-mr-boleh-digunakan-meski-mengandung-babi-cTTf

Novelino, A. (2018). ‘Kisruh’ Halal-Haram, Menkes Surati Produsen Vaksin MR. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180820130656-255-323586/kisruh-halal-haram-menkes-surati-produsen-vaksin-mr

Persada, S. (2018). MUI Nyatakan Vaksin MR Haram. Begini Isi Lengkap Fatwa MUI. Diakses dari https://nasional.tempo.co/amp/1119009/mui-nyatakan-vaksin-mr-haram-begini-isi-lengkap-fatwa-mui

Widiarini, A., & Sahputri, D. (2018). MUI Pastikan Vaksin MR Tak Halal, Kemenkes Tetap Jalankan Imunisasi – VIVA. Diakses dari https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1067049-mui-pastikan-vaksin-mr-tak-halal-kemenkes-tetap-jalankan-imunisasi

Yulinnas, S. (2018). Vaksin MR: MUI membolehkan kendati mengandung babi. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45254862

Departemen Kajian & Aksi Strategis
BEM FF UI 2018
#BersamaBerdedikasi

Tags:

Comments are closed