Telah lama keadilan dirindukan di tanah Ibu Pertiwi. Sudah 20 tahun Indonesia berada dalam era reformasi, telah banyak berganti pula mahkota kekuasaan di Indonesia. Isu-isu mengenai HAM, kebebasan pers, hingga dwifungsi ABRI yang sejak dulu telah menjadi pembakar semangat reformasi, kini tetap perlu menjadi isu yang dikawal dan diawasi. Beberapa permasalahan yang muncul pasca tumbangnya rezim orde baru 20 tahun lalu misalnya mengenai penuntasan kejahatan HAM yang belum juga menemui titik temu. Padahal, perlindungan terhadap HAM sudah sangat jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai pasal 34, serta Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Berikut beberapa contoh kasus pelanggaran HAM serta perkembangannya.

1. Peristiwa Pembunuhan Massal 1965

Pada 2012, Komnas HAM menyatakan menemukan ada pelanggaran HAM berat pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965. Sejumlah kasus yang ditemukan antara lain penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, penghilangan paksa hingga perbudakan. Kasusnya macet di Kejaksaan Agung. Korban mencapai 1,5 juta orang yang sebagian besar anggota PKI atau ormas yang berafiliasi dengannya.

2. Peristiwa Talangsari-Lampung 1989

Pada Maret 2005, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Pada 19 Mei 2005 tim menyimpulkan adanya unsur pelanggaran HAM berat. Berkas hasil penyelidikan diserahkan Komnas HAM ke Jaksa Agung (2006) untuk ditindaklanjuti, namun macet di Kejaksaan. Korban mencapai 803 orang.

3. Tragedi Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan kasus Trisakti dan selesai pada Maret 2002. Masuk ke Kejaksaan Agung berkali-kali, namun berkali-kali juga dikembalikan. Bahkan pada 13 Maret 2008 dinyatakan hilang oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, Kemas Yahya Rahman. Korban mencapai 685 orang.

4. Tragedi Semanggi I 1998

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan Tragedi Semanggi I dan selesai pada Maret 2002. Namun berkas hanya bolak-balik dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Pada 13 Maret 2008 berkas tersebut dinyatakan hilang oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, Kemas Yahya Rahman. Korban mencapai 127 orang.

5. Kasus Wasior dan Wamena (2001 dan 2003)

Tim ad hoc Papua Komnas HAM telah melakukan penyelidikan Pro Justisia yang mencakup Wasior dan Wamena sejak 17 Desember 2003 hingga 31 Juli 2004. Berkas diserahkan ke Kejaksaan Agung dan ditolak dengan alasan laporan Komnas HAM masih tidak lengkap.

Berbagai kasus yang seolah-olah menemui jalan buntu tersebut dapat dikatakan merupakan hutang masa lalu yang harus segera dibayar. Momentum 20 tahun reformasi adalah sentilan bagi semua pihak yang terlibat untuk segera bercermin, berbenah diri, dan bertindak dalam melakukan upaya penyelesaian maupun pencegahan agar peristiwa muram masa lalu tidak terulang.

Selain kasus mengenai HAM, kebebasan pers juga menjadi isu yang patut menerima pengawalan. Berbagai pengekangan terhadap pers yang terjadi pada masa pre-reformasi seharusnya tidak terjadi kembali mengingat keberadaan pers merupakan faktor besar yang menentukan berkembangnya suatu masyarakat. Pers yang bebas dalam menyuarakan pemberitaan sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintahan, serta pers yang tidak mendapat intervensi dari pihak manapaun dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, menjadi salah satu hal yang perlu dipenuhi demi tercapainya pemerintahan yang mawas diri serta masyarakat yang berwawasan dan kritis. Pembatasan yang dilakukan terhadap pers merupakan bentuk tindakan yang mencederai semangat pembangunan; semangat yang seharusnya menjadi landasan dalam mengisi kemerdekaan.

Kasus-kasus seperti penerbitan Surat Izin untuk Penerbitan Pers (SIUPP) yang dianggap sebagai salah satu bentuk kontrol pemerintah orde baru atas pers; framing pemerintah terhadap pers terkait Peristiwa Malari 1974 yang berujung pada penarikan izin penerbitan 12 surat kabar; serta pembredelan tiga media pers yaitu Tempo, deTIK, dan Editor karena dianggap telah melakukan „pembangkangan‟ dengan memberikan laporan investigasi mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh aparat negara pada tahun 1994, seharusnya dapat menjadi sebuah pengingat bahwa kebebasan pers pernah hilang dan bahwa kehilangan tersebut jangan sampai terulang. Meski begitu, angin segar bagi pers Indonesia akhirnya tiba ketika dikeluarkannya UU Pers No 40 Tahun 1999 yang menggambarkan penolakan bangsa Indonesia terhadap segala bentuk pembungkaman dan kriminalisasi pers, termasuk juga pembredelan.

Kini, setelah 20 tahun reformasi berjalan, semangat penolakan terhadap pembungkaman pers tetap ada. Namun, berbagai kasus yang mencederai penegakan kebebasan pers juga masih belum sepenuhnya sirna. Data dari lembaga internasional Reporters Sans Frontiers (RSF) tahun 2017 menunjukkan bahwa peringkat indeks kebebasan pers di Indonesia berada di urutan 124 dari 180 negara, berada jauh di bawah negara-negara Asia lain seperti Jepang, Hong Kong, hingga Timor Leste. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai bahwa hal ini disebabkan oleh masih tingginya angka kekerasan terhadap wartawan, serta masih berlakunya beberapa regulasi yang membatasi aktivitas jurnalis seperti UU Intelijen, UU Pornografi, dan UU Informasi dan Transaksi (ITE).

Berbagai kasus masa lalu, termasuk kasus penewasan wartawan Harian Bernas, Fuad Muhammad Syfruddin atau Udin, yang diduga dipicu oleh kritiknya terhadap skandal pemilihan Bupati Bantul juga menjadi salah satu sejarah kelam yang sepatutnya tidak terjadi untuk kedua kalinya. Pencegahan terjadinya kasus-kasus serupa serta penegakan kebebasan pers yang bertanggung jawab menjadi penting mengingat peran pers sebagai media komunikasi dan penyampaian aspirasi antara rakyat dan pelaku pembangunan (pemerintah) adalah peran yang krusial dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Selanjutnya, amanat reformasi terkait dwifungsi ABRI juga perlu menjadi target pengawalan di era reformasi. Konsep dwifungsi ABRI sebenarnya pertama kali digagas oleh Abdul Haris Nasution, seorang perwira yang menjadi kepala staf angkatan darat (KSAD) periode 27 Desember 1949 hingga 18 Oktober 1952 dan periode keduanya mulai 1 November 1955 hingga 21 Juni 1962. Pada 12 November 1958, di hadapan taruna-taruna Akademi Militer Nasional, Nasution berpidato mengenai konsep yang disebutnya sebagai “Front Lebar” ataupun “Jalan Tengah”. Sebuah konsep dimana tentara tidak hanya sebagai alat mati dari pemerintahan tapi harus bisa tampil dalam panggung politik (Budi Susanto dan Made Tony Supriatma dalam ABRI Siasar Kebudayaan 1945-1995, 1995).

Konsepsi dwifungsi ABRI ini sebenarnya sudah diterapkan sejak era Presiden Soekarno. Di masa Presiden Soekarno, banyak perwira tinggi yang menjadi kepala daerah, menteri, atau pejabat perusahaan negara. Seperti Ulung Sitepu, seorang berpangkat militer brigadir jenderal yang menjadi gubernur Sumatra Utara. Lalu, Brigadir Jenderal M. Jusuf juga menjabat Menteri Perindustrian Ringan dan bahkanmengangkat A.H. Nasution sebagai Menteri Pertahanan saat itu.

Di bawah rezim Orde baru, konsep yang dibawa oleh A.H Nasution ini dilegalkan dan dikemas dengan nama “Dwifungsi ABRI”. Orde baru membuat dwifungsi ABRI semakin kuat dengan dibuatnya landasan hukum. Dengan dilegitimasi oleh sejumlah peraturan dasar sepertiKetetapan MPRS No. II Tahun 1969 hingga Ketetapan MPR No. IV Tahun 1978, juga Undang-undang No. 82 Tahun 1982.

Pasca rezim orde baru yang melahirkan reformasi, dwifungsi ABRI telah dihilangkan dan dihapuskan dalam peraturan-peraturan dasar. Namun, sayangnya realita dilapangan tidak sepunuhnya sejalan dengan salah satu amanat reformasi ini. Banyak sekali pejabat-pejabat yang menduduki kursi pemerintahan berlatar belakang militer. Contoh yang sangat terlihat adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjadi panglima Komando Daerah Militer II. Pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada dua menteri yang diangkat yang berlatar militer juga. Merka adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Belum lagi dengan pernyataan seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjah Kumolo yang akan mengangkat dua Jendral Polisi aktif sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur pada dua provinsi. Belum lagi ada Letjen Edy Rahmayadi yang mencalonkan dirinya sebagai gubernur Sumatera Utara.

Melihat hal tersebut, sudah seharusnya kita tetap waspada mengenai lahirnya kembali dwifungsi ABRI ini. Perlu adanya pengkajian ulang terkait tempat dan posisi TNI dalam politik saat ini secara lebih jelas dalam kendali otoritas sipil. Sehingga TNI tidak mudah memanipulasi masa lalunya yang menjadi alat kekuasaan untuk kembali berpolitik.

Penuntasan kasus-kasus HAM, penegakan kebebasan pers yang bertanggung jawab, serta penolakanpenegakan dwifungsi ABRI merupakan amanat reformasi yang perlu dijalankan. Berupaya menjadi masyarakat yang kritis merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mendukung pelaksanaan amanat reformasi ini. Sebagai anggota masyarakat, kepedulian terhadap isu menjadi langkah awal yang dapat dilakukan demi terpenuhinya amanat reformasi dan tercapainya Indonesia yang lebih baik.

Foto
Pendudukan DPR 1998

Referensi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK
ASASI MANUSIA. Diakses tanggal 18 Mei 2018 dari https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf

Tashandra, Nabilla. 2015. Ini 8 Kasus Pelanggaran HAM yang Masih Macet hingga Sekarang .
Diakses tanggal 18 Mei 2018 dari https://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/05220051/Ini.8.Kasus.Pelanggaran.HAM.yang.Masih.Macet.hingga.Sekarang

Amiruddin, “Dwifungsi ABRI: Perspektif Sejarah dan Masa Depannya.” Dalam Diponegoro 74: Jurnal HAM dan Demokrasi,YLBHI, III/07/1999.

Budi Susanto dan Made Tony Supriatma, ABRI Siasar Kebudayaan 1945-1995. 1999.

Ketetapan MPRS No. II Tahun 1969

Ketetapan MPR No. IV Tahun 1978

Undang-undang No. 82 Tahun 1982

Departemen Kajian & Aksi Strategis
BEM FF UI 2O18
#BersamaBerdedikasi

Tags:

Comments are closed