Pada era digital dan perdagangan bebas saat ini, perlindungan terhadap konsumen dipandang sangat penting, mengingat makin derasnya pasar dalam bergerak dengan berbagai cara demi mendapatkan keuntungan dari konsumennya. Maka dari itu, diperlukan pengawasan terhadap kosmetik berbahaya agar aman digunakan oleh masyarakat. Dalam melakukan pengawasan obat kosmetik, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 1175/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika yang mewajibkan semua kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Peraturan lain yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan terkait dengan pengawasan kosmetik adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 tentang Cara Produksi Kosmetik yang Baik dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Kosmetik yang dimaksud adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik

Pada 15 Februari 2018 lalu, telah disita 130.000 buah kosmetik ilegal oleh BPOM RI. Bahkan menurut Kepala Balai POM DKI Jakarta, Dra. Dewi Prawitasari, S.Apt, M.Kes., mengungkapkan penyitaan ini merupakan yang terbesar di DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir sepeti terlansir di Liputan6.com dan dilansir juga oleh tirto.id. Pada tanggal 28 Maret 2018, BPOM telah menyita kosmetik ilegal senilai 3 miliar rupiah di Cengkareng. Temuan ini hanya berselang 2 hari usai BPOM menggagalkan pengiriman produk kosmetik ilegal senilai Rp5 miliar di Serang, Banten. Produk-produk yang disita tersebut terindikasi mengandung bahan berbahaya dan akan diedarkan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan menurut rilis BPOM RI tahun 2014, 99% barang temuan BPOM didominasi oleh kosmetik ilegal. Kasus diatas menunjukkan bahwa masih perlunya pengawasan yang lebih bersifat preventif dan efektif dari pemerintah terkait kosmetik ilegal menimbang sudah merajalelanya kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat.

Selain dengan mengawasi produk yang telah beredar di pasaran, dalam menjaga kualitas produk kosmetik di Indonesia, pengawasan hendaknya juga dilakukan sejak awal, yaitu pada tahap pendaftaran dan penilaian kosmetik yang akan dipasarkan. Menurut Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen tentang Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Penilaian Kosmetik yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI tahun 2003, penilaian kosmetik golongan I terdiri atas tahap prapenilaian dan penilaian. Kosmetik golongan I sendiri merupakan kelompok kosmetik yang terdiri atas kosmetik yang digunakan untuk bayi, kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya, kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan, serta kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.

Tahap prapenilaian yang berlangsung selama 10 hari kerja, terdiri atas pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan pendaftaran yang meliputi kelengkapan data administrasi dan teknis pada formulir pendaftaran, kelengkapan pengisian disket pendaftaran, serta keabsahan dokumen yang disertakan. Sementara tahap penilaian yang berlangsung selama 30 hari kerja, merupakan tahap penilaian/evaluasi mutu, keamanan, dan kemanfaatan tiap dokumen. Tahap penilaian menjadi tahapan yang krusial mengingat tahap ini merupakan langkah pertama bagi produk kosmetik untuk dapat terjun ke pasaran. Penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penilai yang anggotanya ditetapkan oleh Kepala BPOM, hendaknya dijalankan dengan profesional dan berintegritas.

Masih dalam peraturan yang sama, Pasal 35 tentang Pengawasan menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Kepala Badan, mencakup pelaksanaan fungsi sekurang-kurangnya standarisasi, penilaian, sertifikasi, pemantauan, pengujian, pemeriksaan dan penyidikan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, serta penggunaan dan promosi kosmetik, di mana eksekusi kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh pemeriksa yang diangkat oleh kepala badan.

Dalam melakukan pengawasan kosmetika di Indonesia, BPOM RI dengan 31 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia melakukan kegiatan berupa pemeriksaan sarana produksi kosmetika, pemeriksaan sarana distribusi kosmetika, dan dengan melakukan sampling kosmetika yang beredar di masyarakat serta pengujian di laboratorium untuk mengetahui apakah kosmetika yang beredar tersebut aman dan bermutu. Pengawasan dengan cara pemeriksaan sarana produksi dan distribusi biasanya lebih bertumpu kepada pengawasan lingkungan kerja, misalnya pemantauan terhadap mutu air, suhu, kelembaban, partikel debu, mikroba, serta getaran dan tingkat kebisingan di lingkungan produksi. Pengawasan terhadap personil yang terlibat langsung dalam produksi, terutama dalam hal kebersihan diri, juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan.

Dalam melakukan pengawasan produk yang sudah beredar di pasaran, dilakukan kegiatan sampling untuk melakukan pengujian terhadap mutu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan sampling yaitu metode yang akan dilakukan, jumlah contoh yang diambil, alat yang digunakan, serta berat atau volume sample yang diambil hendaknya cukup untuk minimal dua kali pengujian lengkap bagi spesifikasi yang ditetapkan.

Pengawasan pada tahap awal sebelum produk dipasarkan yaitu pada tahap penilaian produk, pengawasan terhadap produksi dan distribusi produk, serta pengawasan terhadap produk yang telah beredar di pasarkan melalui sampling dan pengujian mutu, menjadi langkah kunci dalam menjaga kualitas produk kosmetik yang beredar di Indonesia. Pihak-pihak yang mengemban tanggung jawab hendaknya mafhum akan tanggung jawabnya dalam melindungi konsumen Indonesia, sehingga penting bagi pihak terkait untuk menjalankan tugasnya dengan profesional.

Dengan birokrasi yang cukup panjang untuk melakukan pengawasan terhadap kosmetik di Indonesia, masih banyak ditemui berbagai permasalahan. Stategi terkini yang diajukan oleh Badan POM untuk memberantas kosmetik ilegal adalah dengan menurunkan supply dan demand. Dalam rangka menurunkan supply Badan POM berupaya melakukan perkuatan pengawasan serta bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait, sementara untuk menurunkan demand Badan POM melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya dan risiko penggunaan kosmetik ilegal.

Berbagai upaya dilakukan namun dirasa masih belum efektif. Hal ini terjadi karena masih banyak celah pada kurangnya perincian secara teknis pengawasan kosmetik dan fasilitas terbatas. Celah ini terjadi berbagai tingkatan pengawasan. Pertama, pada pengawasan Pre-Market pada sistem notifikasi kosmetik ke Badan POM, penerapan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) belum optimal dikarenakan terbatasnya fasilitas produksi, serta perbedaan persepsi dalam inspeksi CPKB. Kedua, pada pengawasan Post-Market pada penandaan terlalu mudah dan cepat memperoleh nomor notifikasi, banyak produsen yang tidak memiliki alamat tetap serta masalah pada tim manajemen sistemnya. Ketiga, pada distribusi, pemerintah masih mengkategorikan sarana distribusi menjadi toko dan swalayan saja. Keempat, pada kosmetik impor, banyak produk tidak melakukan notifikasi terkait informasi produk seperti mutu, manfaat, dan keamanan sehingga Badan POM tidak dapat mengaudit informasi tentang produk tersebut. Selain itu. parameter uji yang tercantum pada pedoman sampling belum semua diujikan dan cenderung dikesampingkan, kurang teliti dan cermat dalam melakukan evaluasi penandaan serta perbedaan persepsi dalam melakukan evaluasi penandaan kosmetika antara petugas pusat dan balai.

Berbagai permasalahan tentang pengawasan kosmetik di Indonesia dapat diselesaikan secara bertahap, dimulai dari internal kemudian eksternal. Internalnya dengan membenahi di setiap sektor mulai dari Pre-Market dengan memberikan pelatihan dan pembinaan CPKB serta menyamakan persepsi dengan inspeksi perihal CPKB, diakhiri dengan evaluasi penandaan Pre-Market. Pada sektor Post-Market memperketat persyaratan agar meningkatkan daya saing serta sosialisasi regulasi di bidang kosmetik. Lalu pada sektor distribusi perluasan kategori sarana distribusi dan pengawasan berkala terhadap gudang penyimpanan. Untuk sektor impor produk kosmetik, Badan POM perlu memperkuat kerja sama dengan pihak Bea dan Cukai, memperketat pengawasan pengedaran kosmetik ilegal terutama di daerah perbatasan. Setelah internal sudah baik, alangkah baiknya diringi dengan usaha eksternal yaitu dengan cara meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam rangka menekan maraknya peredaran produk makanan olahan dan kosmetik ilegal di pasar-pasar di Indonesia. Terakhir, solusi konkrit yang dapat kita lakukan adalah dengan menjadi smart-buyer dengan selektif membeli produk kosmetik dan ingat selalu untuk memperhatikan tanggal pembuatan dan tanggal kedaluwarsa, memperhatikan kandungan produk, mengecek nomor registrasi kosmetik, dan tidak tergiur dengan harga yang lebih murah.

 

Sumber Foto
https://cdn.hellosehat.com

Referensi
Kusumawardhani, Astari. 2014. Tahun Sarat Kosmetik Ilegal . Diakses pada 9 Mei 2018 dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141222192940-23-19866/tahun-sarat-kosmetik-ilegal
Perdana, Aretyo Jevon. 2018. BPOM RI Sita 130.000 Kosmetik Ilegal di DKI Jakarta Diakses 9 Mei 2018 dari https://www.liputan6.com/health/read/3289711/bpom-ri-sita-130000-kosmetik-ilegal-di-dkijakarta/jdih.pom.go.id/

Putsanra, Dipna Videlia. 2017. BPOM Amankan Lebih dari Sejuta Kosmetik Ilegal. Diakses pada 9 Mei 2018 dari https://tirto.id/bpom-amankan-lebih-dari-sejuta-kosmetik-ilegal-cAap
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.4.1745 Tentang Kosmetik

Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Nomor : PO.01.04.42.4082 tentang Pedoman Tatacara Pendaftaran dan Penilaian Kosmetik

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.03.42.06.10.4556 tentang Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik

Pradana Ridho Panji. 2017. Maraknya Penjualan Kosmetik Ilegal Online YKLI Desak Pemerintah Cari Solusi. Diakses 9 Mei 2018 dari http://pontianak.tribunnews.com/2017/10/04/maraknya-penjualankosmetik-ilegal-online-ylki-desak-pemerintah-cari-solusi

Gera, Iris. 2013. Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Makanan Olahan dan Kosmetik Ilegal. Diakases 9 Mei 2018 dari https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-tingkatkan-pengawasan-makananolahan/1582568.html

Anwar, Khoiril. 2015. Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Di Akses pada tanggal 8 Mei 2018 dari https://www.slideshare.net/yakusa47/pengawasan-post-market-obattradisional-kosmetika-dan-produk-komplemen

Anonim. 2017. Penjelasan Badan POM RI Terkait Kegiatan Pengawasan Kosmetik Di Timika Kabupaten Mimika. Diakses 9 Mei 2018 dari http://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/69/PENJELASANBADAN-POM-RI-TERKAIT-KEGIATAN-PENGAWASAN-KOSMETIK-DI-TIMIKA-KABUPATENMIMIKA.html

Diyan. 2016. Begini Strategi Baru BPOM Untuk Berantas Kosmetik Ilegal Diakses 9 Mei 2018 dari http://farmasetika.com/forums/topic/begini-strategi-baru-bpom-untuk-berantas-kosmetik-ilegal/

Yuristyarini, Rizky Adi. 2015. PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA TEREGISTER BPOM YANG DILAKUKAN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA MALANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1175/MENKES/PER/VIII/2010 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang). Di Akses pada tanggal 9 Mei 2018 dari https://media.neliti.com/media/publications/35477-ID-pengawasan-terhadapperedaran-kosmetik-berbahaya-teregister-bpom-yang-dilakukan.pdf

 

Departemen Kajian & Aksi Strategis
BEM FF UI 2018
#BersamaBerdedikasi

Tags:

Comments are closed